← Go Back

Membahas tentang peradilan agama yang dimulai dari membandingkan peradilan agama saat pemerintah Hindia Belanda, yang pada saat itu berlaku hukum agama dan adat sepanjang tidak menganggu kepentingan umum, dengan pemberlakukan yang berbeda-beda pada daerah Indonesia.
Saat ini semua peraturan itu sudah dicabut lebih dari 100 tahun yang lalu dengan keluarnya UU 7/1889 yang menetapkan bahwa pengadilan agama di seluruh Indonesia tanpa perbedaan lagi yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat dan waqaf dan shadaqah. Menyajikan hukum-hukum dan perundang-undangan peradilan agama terutama untuk hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum wakaf dan infaq secara islam dan lengkap serta membandingkan peradilan agama di Indonesia dengan Negara islam lainya.

PBH042770	347.01 And b	Perpustakaan UR (300)	Available but not for loan - No Loan
PBH042771	347.01 And b	Perpustakaan UR (300)	Available
PBH042772	347.01 And b	Perpustakaan UR (300)	Available
PBH042773	347.01 And b	Perpustakaan UR (300)	Available

← Go Back