OPAC (Online Public Access Catalog)
Perpustakaan Universitas Riau
Found 368 from your keywords: Subject : "PERATURAN"
You currently on page 3 of 19 page(s)
Query took 0.48184 second(s) to complete
XML ResultJSON Result
 First Page   Previous   1   2   3   4   5   Next   Last Page 
Peraturan LKPP 12. pedoman pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada pengadaan barng/jasa pemerintah

Peraturan LKPP 12. pedoman pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada pengadaan barng/jasa pemerintah

Call Number : R 658.31 per
Availability : 1 copies available for loan
description
Peraturan LKPP 11. katalog elektronik

Peraturan LKPP 11. katalog elektronik

Call Number : R 658.31 Per
Availability : 1 copies available for loan
description
Peraturan LKPP 17. sanksi daftar hitam

Peraturan LKPP 17. sanksi daftar hitam

Call Number : R 658.31 per
Availability : 1 copies available for loan
description
Peraturan LKPP 16. agen pengadaan

Peraturan LKPP 16. agen pengadaan

Call Number : R 658.31 per
Availability : 1 copies available for loan
description
Peraturan LKPP 13. pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat

Peraturan LKPP 13. pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat

Call Number : R 658.31 per
Availability : 1 copies available for loan
description
Peraturan LKPP 14.unit kerja pengadaan barang /jasa

Peraturan LKPP 14.unit kerja pengadaan barang /jasa

Call Number : R 658.31 per
Availability : 1 copies available for loan
description
Peraturan LKPP 07. pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Peraturan LKPP 07. pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Call Number : R 658.31 per
Availability : 1 copies available for loan
description
Peraturan LKPP 15 2018. pelaku pengadaan barang/jasa

Peraturan LKPP 15 2018. pelaku pengadaan barang/jasa

Call Number : R 658.31 per
Availability : 1 copies available for loan
description
Peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom
description
Undang-undang otonomi daerah 1999

Undang-undang otonomi daerah 1999

Call Number : R 352 Und
Availability : 3 copies available for loan
description
Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Call Number : R 352.1 Ped
Availability : 1 copies available for loan
description
Undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rayat daerah
description
Undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang penyelengara pemilihan umum (PEMILU)

Undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang penyelengara pemilihan umum (PEMILU)

Call Number : R 324.6 Ind u
Availability : 1 copies available for loan
description
Keputusan  menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi RI nomor 55 /O/2022. tentang peta proses bisnis kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi
description
Himpunan peraturan perundang-undangan tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

Call Number : 344.046 Him
Availability : 2 copies available for loan
description
Pilkada tidak langsung & demokratsi palsu

Pilkada tidak langsung & demokratsi palsu

Call Number : 324.6 Hen p
Availability : 2 copies available for loan
description
Pajak penghasilan potongan dan pungutan: pasal 21, 22, 23, 26 undang - undang no.17 tahun 2000

Pajak penghasilan potongan dan pungutan: pasal 21, 22, 23, 26 undang - undang no.17 tahun 2000

Call Number : 336.24 Ton p
Availability : 1 copies available for loan
description
 First Page   Previous   1   2   3   4   5   Next   Last Page 

Select Language

Advanced Search

License

This software and this template are released Under GNU GPL License Version 3.