Perpustakaan Universitas Riau | OPAC (Online Public Access Catalog)

Found 393 from your keywords: Subject : "UNDANG-UNDANG"

You currently on page 3 of 20 page(s)

Query took 1.05174 second(s) to complete

XML Result JSON Result

First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page

Peraturan LKPP 17. sanksi daftar hitam

Tim Penyusun Peraturan LKPP

Call Number : R 658.31 per

Availability : 1 copies available for loan

Peraturan LKPP 16. agen pengadaan

Tim Penyusun Peraturan LKPP

Call Number : R 658.31 per

Availability : 1 copies available for loan

Peraturan LKPP 13. pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat

Tim Penyusun Peraturan LKPP

Call Number : R 658.31 per

Availability : 1 copies available for loan

Peraturan LKPP 14.unit kerja pengadaan barang /jasa

Tim Penyusun Peraturan LKPP

Call Number : R 658.31 per

Availability : 1 copies available for loan

Peraturan LKPP 07. pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Tim Penyusun Peraturan LKPP

Call Number : R 658.31 per

Availability : 1 copies available for loan

Peraturan LKPP 15 2018. pelaku pengadaan barang/jasa

Tim Penyusun Peraturan LKPP

Call Number : R 658.31 per

Availability : 1 copies available for loan

Undang-undang Republik Indonesia tentang kepolisian, narkotoka-narkoba, dan pengadilan anak

Tim Tamita Utama

Call Number : R 348.598 Und

Availability : 1 copies available for loan

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I

Tim redaksi nuansa aulia

Call Number : R 342.04 Him

Availability : 1 copies available for loan

Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Tim Redaksi Fokusmedia

Call Number : R 352.1 Ped

Availability : 1 copies available for loan

Undang-undang partai politik dan perubahannya (2011)

Tim Redaksi Gradien Mediatama

Call Number : 324.6 Und

Availability : 1 copies available for loan

Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU no. 27 tahun 2009)

TIm Redaksi Visimedia

Call Number : R 342.02 Und

Availability : 1 copies available for loan

Undang-undang R.I. no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

Karnadi

Call Number : R 343.03 Kar u

Availability : 1 copies available for loan

Bunga rampai undang-undang perindustrian

Tim biro hukum dan organisasi kementerian perindustrian

Call Number : R 343.07 Buk

Availability : 1 copies available for loan

Pembahasan Undang-undang Dasar 1945

Lubis, M.Solly

Call Number : 342.209 598 Lub p

Availability : 2 copies available for loan

Undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rayat daerah

Indonesia. Komisi Pemilihan Umum

Call Number : R 324.3 Ind U

Availability : 1 copies available for loan

Undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang penyelengara pemilihan umum (PEMILU)

Indonesia. Departemen Komunikasi dan Informatika

Call Number : R 324.6 Ind u

Availability : 1 copies available for loan

Keputusan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi RI nomor 55 /O/2022. tentang peta proses bisnis kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi

Indonesia. KEMENRISTEK

Call Number : R 379 598 Ind p

Availability : 3 copies available for loan

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

Tim redaksi nuansa aulia

Call Number : 344.046 Him

Availability : 2 copies available for loan

Pilkada tidak langsung & demokratsi palsu

Hendra Budiman

Call Number : 324.6 Hen p

Availability : 2 copies available for loan

Otonomi daerah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah

Tim redaksi nuansa aulia

Call Number : 348.598 Tim u

Availability : 2 copies available for loan

First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page

SEARCH

Peraturan LKPP 17. sanksi daftar hitam

Peraturan LKPP 16. agen pengadaan

Peraturan LKPP 13. pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat

Peraturan LKPP 14.unit kerja pengadaan barang /jasa

Peraturan LKPP 07. pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Peraturan LKPP 15 2018. pelaku pengadaan barang/jasa

Undang-undang Republik Indonesia tentang kepolisian, narkotoka-narkoba, dan pengadilan anak

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I

Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Undang-undang partai politik dan perubahannya (2011)

Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU no. 27 tahun 2009)

Undang-undang R.I. no. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

Bunga rampai undang-undang perindustrian

Pembahasan Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rayat daerah

Undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang penyelengara pemilihan umum (PEMILU)

Keputusan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi RI nomor 55 /O/2022. tentang peta proses bisnis kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

Pilkada tidak langsung & demokratsi palsu

Otonomi daerah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah

Select Language

Advanced Search

License